Pigai Usul RUU Masyarakat Adat Tidak Dibenturkan dengan UU Kehutanan
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat ...
SelengkapnyaMenteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat ...
SelengkapnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menambah satu anggota Dewan Komisioner (ADK) untuk memimpin pengaw ...
SelengkapnyaMeski demikian, ia menegaskan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando ...
Selengkapnya...
SelengkapnyaGubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera memperba ...
SelengkapnyaKepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pedagang yang berjualan di platform e-commerce ma ...
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan yang dilakukan d ...
SelengkapnyaPihak kepolisian Hong Kong menggerebek dua toko buku dan menangkap lima orang atas dugaan menampilka ...
SelengkapnyaGubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sempat berjanji bakal berkantor di daerah jika terpilih di P ...
Selengkapnya...
SelengkapnyaPAM JAYA terus berupaya menjaga pelayanan air minum perpipaan dengan memastikan pelanggan tetap mend ...
SelengkapnyaKPK mendorong pemisahan rekening dana Otonomi Khusus Papua dari rekening APBD untuk memperkuat tran ...
SelengkapnyaKementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sepakat memperkuat sinergi ...
SelengkapnyaPelaku penembakan brutal yang melukai sekuriti dan seorang warga negara asing di bar kawasan wisata ...
SelengkapnyaNasib malang menimpa Sri Mulyatin , seorang pemilik UMKM di Jakarta Pusat. Sri yang berniat membeli ...
SelengkapnyaWakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan pihaknya akan membuat panja terkait program Mak ...
SelengkapnyaPemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat memastikan administrasi pemerintahan tetap berjalan norma ...
Selengkapnya...
Selengkapnya...
SelengkapnyaSebanyak 15 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK sejak 2025. Menteri Dalam Negeri Ti ...
Selengkapnya